Percepatan transformasi digital merupakan salah satu program prioritas bagi industri manufaktur di Indonesia. Implementasi smart manufacturing di Indonesia diyakini dapat mendongkrak nilai ekonomi yang signifikan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, penerapan smart manufacturing merupakan bagian dari transformasi industri dalam mewujudkan peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Sejak diluncurkannya Making Indonesia 4.0, kita berhasil melakukan transformasi pelaku industri di Indonesia ke arah digital. Kami optimistis, transformasi digital dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi yang ada di perusahaan industri. Hal ini tentunya membawa dampak positif terhadap peningkatan daya saing,” jelas Agus di Jakarta.

Berdasarkan studi Ericsson 5G for Business, digitalisasi dengan teknologi 5G akan menawarkan potensi pendapatan sebesar USD8,49 miliar untuk operator di Indonesia, dengan sektor manufaktur yang menunjukkan potensi maksimal.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai menjalankan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, mengakselerasi sektor industri manufaktur nasional. Yakni, pertumbuhan industri harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Langkah tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Prabowo 7-8 persen.

“Kami langsung tancap gas. Sesuai arahan Bapak Presiden, khusus untuk sektor manufaktur, harus ada korelasi di antara pertumbuhan setiap industri dengan kesejahteraan rakyat secara langsung,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi Kemenperin, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, lanjut Agus, investasi di sektor industri yang masuk ke Indonesia juga harus benar-benar terarah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Pasar alat berat nasional perlahan mulai pulih seiring membaiknya permintaan produk dari para pelanggan. Walau begitu, pihak produsen masih mengalami kendala impor komponen alat berat.

Ketua Umum Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) Giri Kus Anggoro menyebut, produksi alat berat nasional tercatat sebesar 5.138 unit pada Januari-September 2024 atau berkurang sekitar 18% year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 6.248 unit.

Walau begitu, Hinabi menyebut produksi alat berat nasional ada kenaikan 10% sepanjang kuartal III-2024 dibandingkan kuartal II-2024.

"Ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan alat berat untuk operasi pertambangan batubara dan nikel serta perkebunan," ujar dia, Senin (28/10).

Berkaca dari hasil di kuartal ketiga, Hinabi tetap optimistis target produksi alat berat nasional sebesar 8.000 unit dapat tercapai pada akhir tahun nanti. Mayoritas hasil produksi alat berat di Indonesia masih terserap untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan konstruksi.

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin masih menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh positif hingga akhir tahun, di tengah kontraksi sektor industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah mengusulkan sejumlah regulasi yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan industri, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, revisi relaksasi impor, dan pengalihan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.

"Saya lihat dengan berbagai macam challenge dan berbagai tantangannya, sektor industri masih tumbuh, challenge itu kadang-kadang lebih susah yang berasal dari dalam negeri," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga lain yang seringkali tidak menentu. Dalam hal ini, dia menyebutkan terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 terkait relaksasi impor.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk empat kementerian untuk mengkaji solusi penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil yang baru-baru ini dinyatakan pailit. Penyelamatan ini dinilai sangat penting guna mencegah potensi krisis sosial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor tekstil.

Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan, krisis yang dihadapi PT Sritex memerlukan perhatian serius dari pemerintah. “Ini adalah isu yang perlu dihadapi dengan serius, mengingat industri tekstil adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia,” kata Achmad dalam keterangan resminya, Minggu (27/10/2024).

Achmad berharap Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja mampu menyusun langkah-langkah strategis untuk meredam dampak sosial dari krisis ini. Beberapa solusi yang ia sarankan meliputi pemberian bantuan sosial khusus bagi pekerja terdampak dan restrukturisasi utang bagi perusahaan tekstil yang menghadapi kesulitan finansial.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap rencana untuk berbenah industri manufaktur melalui roadmap atau peta jalan 3 tahun yang salah satunya fokus pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita mengatakan sistem neraca komoditas (NK) dapat menjadi opsi yang diterapkan untuk tata kelola kebutuhan dan pasokan industri TPT.

Neraca Komoditas merupakan sistem yang memonitor aliran importasi sesuai kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini seiring dengan relaksasi impor industri pakaian jadi lewat regulasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024).

"Permendag 8/2024 sudah dihapus [pengetatan impor] pakaian jadi, kemarin mengusulkan lagi. Pelan-pelan harus punya itu (NK), NK itu kan ada rencana kebutuhan, ada suplainya juga," kata Reni di Kantor Kemenperin, Senin (21/10/2024).