Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri kosmetik dan produk pembersih untuk meningkatkan investasi, memperluas penggunaan bahan baku dalam negeri, serta mendorong pengembangan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Upaya strategis ini sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkokoh struktur industri nasional dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier menyampaikan, industri kimia hilir dan farmasi menunjukkan kinerja positif, baik dari sisi pertumbuhan maupun realisasi investasi. Capaian tersebut mencerminkan besarnya peluang pengembangan industri, termasuk kosmetik, produk perawatan diri, dan produk pembersih rumah tangga.

“Berdasarkan data triwulan III tahun 2026, industri kimia hilir dan farmasi tumbuh sebesar 8,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), atau lebih tinggi 2,22 poin persentase dibandingkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas nasional yang mencapai 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan,” kata Taufiek di Jakarta, Kamis (12/11).

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, kebijakan industri harus berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha. Jika masalahnya salah dibaca, solusi yang dibuat pemerintah bisa meleset, bahkan memperburuk keadaan.

Menurutnya pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11).

"Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Sarmuji berharap pertemuan itu menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan dunia industri. Jika persoalannya dipahami dengan tepat, pemerintah bisa merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik tiap sektor.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyebut kinerja industri manufaktur Indonesia berhasil mengungguli negara industri besar seperti China dan Jepang. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mencapai 54,0 pada Oktober 2026.

Sarmuji mengatakan, capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam 31 bulan terakhir. PMI manufaktur Indonesia juga berada di atas Jepang yang tercatat sebesar 53,3, China 52,0, Vietnam 52,3, Korea Selatan 51,3, dan Malaysia 51,0.

"PMI Indonesia berada di atas negara-negara peers seperti Vietnam dan Malaysia, maupun negara yang kuat industri manufakturnya seperti China dan Jepang," ujar Sarmuji dalam sambutannya pada Wisuda Bersama Politeknik dan Akademi Komunitas Kementerian Perindustrian di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh 5,88 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III-2026, naik dari 5,58 persen pada periode yang sama tahun lalu. Angka ini kembali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, yang tercatat 5,47 persen. 

"Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,88 persen yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional merupakan capaian yang sangat positif. Ini menunjukkan bahwa sektor industri kita memiliki daya tahan dan kemampuan untuk terus tumbuh di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Industri pengolahan semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Dibandingkan triwulan II-2026 (5,32 persen), pertumbuhan industri nonmigas juga naik 0,56 poin persentase. Jika migas ikut dihitung, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten dan berdaya saing global melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperluas kerja sama internasional dalam pengembangan kompetensi digitalisasi industri dan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan, pendidikan vokasi industri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Konsep link and match dan penguatan dual system menjadi pendekatan penting agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenperin menjalin kolaborasi dengan Tiongkok melalui The International Cooperation Alliance for Industrial Digitalization and Artificial Intelligence Talent Development (ICAID-AITD) atau Aliansi Kerja Sama Internasional untuk Pengembangan Talenta Digitalisasi Industri dan Kecerdasan Buatan.

Industri pengolahan Indonesia mulai menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih kencang dibandingkan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi perkembangan penting setelah selama bertahun-tahun pertumbuhan industri cenderung berada di bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menteri Perindustrian Sarmuji mengungkapkan, pertumbuhan industri pengolahan pada triwulan III-2026 mencapai 5,87% secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47%.

"Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga kita 5,47. Pertumbuhan sektor industri tumbuh 5,87 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan jaraknya mulai agak menjauh, kita lebih tinggi," ujar Sarmuji dalam Media Gathering Forum Wartawan Industri (Forwin) di Sentul, Jumat (6/11/26).

Perubahan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi industri manufaktur nasional. Sebab, selama kurang lebih 14 tahun, pertumbuhan industri pengolahan cenderung berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun keduanya beberapa kali bergerak beriringan.