Investasi Korea Selatan di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dan semakin strategis.

Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 60 persen investasi Korea Selatan di Indonesia disalurkan ke sektor manufaktur, dengan puncaknya mencapai lebih dari 70 persen hanya dalam bulan pertama 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Reza Mawasthama, Kepala Kantor Promosi Investasi Indonesia (IIPC) di KBRI Seoul.

"Secara historis, sektor manufaktur memang menjadi tulang punggung investasi Korea di Indonesia. Dari statistik lima tahun terakhir, kontribusinya konsisten di angka 60 sampai 70 persen, dan bahkan pada awal 2025 sudah melampaui 70 persen," kata Reza kepada para jurnalis yang terpilih dalam program Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) Batch 4 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Korea Foundation, di Seoul, Senin (19/5/2025).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen memperkuat sektor manufaktur nasional di tengah dampak dari ketidakpastian ekonomi global.

Penguatan sektor manufaktur tersebut melalui kebijakan afirmatif yang pro-industri dalam negeri, yaitu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekosistem industri nasional.

“Membangun industri manufaktur di sebuah negara tidak semudah membalikkan tangan. Kita bicara soal ekosistem, soal rantai pasok (supply chain). Namun sebaliknya, untuk menghancurkan industri itu bisa sangat mudah. Karena itu, kebijakan ini hadir untuk menjaga keberlangsungan sektor industri dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Kamis (15/5).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai bergabungnya Indonesia di dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa), akan berdampak bagi kemajuan sektor industri manufaktur. BRICS merupakan aliansi ekonomi negara-negara berkembang yang mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan hampir seperempat produk domestik bruto (PDB) global.

Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025. Indonesia menjadi anggota ke-10 setelah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Bergabungnya Indonesia di BRICS semakin memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi alternatif terhadap dominasi negara maju.

"Keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan langkah strategis untuk memperluas kerja sama internasional, terutama dalam pengembangan industri, investasi teknologi, dan penguatan rantai pasok global," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad terus memacu pembangunan industri petrokimia melalui penyediaan tenaga kerja atau SDM yang kompeten guna memenuhi kebutuhan pasar domestik, mengingat produk yang dihasilkan dapat digunakan oleh sektor manufaktur lain sebagai bahan baku.

Adapun sektor yang memanfaatkan produk hasil industri petrokimia yakni plastik, tekstil, karet sintetis, kosmetik, bahan pembersih, dan farmasi.

"Petrokimia itu merupakan mother of industry. Artinya, industri petrokimia sebagai pilar utama dalam pengembangan berbagai industri turunan di Indonesia. Dengan membangun industri petrokimia, akan ikut memperkuat dan memperdalam struktur manufaktur di Indonesia sehingga bisa lebih berdaya saing,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu.

Penurunan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan sudah memasuki zona kontraksi sejak April 2025 dengan angka 46,7 atau di bawah 50 menjadi sinyal kuat bahwa sektor industri manufaktur nasional sedang mengalami tekanan serius.

1. Pemerintah dan Industri
Pemerintah dan industri harus bergerak cepat dan tepat untuk mengambil langkah-langkah strategis dan terkoordinasi.

“Saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk tidak menunggu krisis lebih dalam. Pelemahan aktivitas manufaktur ini sudah terlalu dalam,  mencapai level terendah sejak Covid-19 harus dijadikan peringatan untuk segera bertindak demi menjaga ketahanan industri nasional dan melindungi tenaga kerja Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr Evita Nursanty di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Menanggapi pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Panasonic Holdings, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa PHK tersebut tidak terjadi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.

“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat,” ujar Febri di Jakarta.

Febri mengakui bahwa utilisasi industri elektronik saat ini sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64 persen pada triwulan I tahun 2025. Sedangkan, sebelum masa pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6 persen. Kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompetitif.