Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membantah anggapan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi maupun deindustrialisasi dini. Sejumlah indikator mulai dari kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan manufaktur, hingga investasi dinilai menunjukkan kondisi sebaliknya.

Kemenperin menilai narasi mengenai deindustrialisasi Indonesia dapat dipatahkan dengan melihat perkembangan industri dalam beberapa tahun terakhir.

“Ada pandangan bahwa kita masuk ke dalam atau sudah masuk ke dalam fase deindustrialisasi, itu terlalu mudah untuk kita patahkan,” ujar Agus dalam keterangannya, Senin (17/8).

Menurut dia, narasi Indonesia mengalami deindustrialisasi hanya disampaikan oleh sebagian kecil pihak dan cenderung berasal dari pihak yang sama.

“Saya justru mempertanyakan dari berbagai pihak, bukan berbagai pihak ya, sebenarnya kalau saya bisa sampaikan hanya sedikit pihak saja dan orangnya itu-itu saja, yang selalu mengeluarkan sebuah narasi yang mengatakan Indonesia sedang atau sudah masuk ke dalam tahap deindustrialisasi maupun deindustrialisasi dini,” katanya.

Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan industri berbasis sumber daya lokal agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan semakin kompetitif di pasar global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Specialty Indonesia 2026, yang menjadi etalase bagi produk-produk unggulan nasional sekaligus membuka peluang kolaborasi bisnis dan perluasan akses pasar.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keragaman komoditas yang menjadi modal besar bagi pengembangan industri specialty dan artisan. Berbagai komoditas seperti kopi, teh, kakao, hortikultura, olahan susu, cerutu, hingga produk fermentasi berbasis bahan baku lokal memiliki karakteristik dan keunggulan yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Kita memiliki kekayaan bahan baku dan keragaman produk yang menjadi kekuatan industri Indonesia. Tantangannya adalah dari potensi tersebut kita olah menjadi produk bernilai tambah, berkualitas, memiliki identitas yang kuat, serta mampu bersaing di pasar global,” kata Faisol saat membuka Specialty Indonesia 2026 di Jakarta, Senin (10/8).

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia mencatat pertumbuhan 6,36% pada kuartal II-2026. Namun, pertumbuhan tersebut belum dirasakan merata oleh seluruh pelaku industri. 

Pengurus Pusat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat Jemmie Cahyadi mengatakan, investasi di industri TPT masih menunjukkan kepercayaan investor. Investasi TPT pada semester I-2026 mencapai Rp11,4 triliun atau tumbuh 11,85%. 

Namun, di saat sebagian pelaku usaha mulai melakukan ekspansi, sebagian lainnya masih menahan investasi. Bahkan, terdapat perusahaan yang harus menutup usahanya akibat tekanan pasar. 

“Bukan berarti kami pesimistis, cuma transformasinya belum merata. Ada yang sudah lari kencang, ada yang masih struggling menghadapi tekanan pasar global dan impor,” kata Jemmie kepada KONTAN, Kamis (13/8/2026).

Hilirisasi mineral Indonesia dinilai belum cukup hanya dengan meningkatkan kapasitas produksi. 

Indonesia perlu menguasai rantai teknologi secara utuh agar komoditas mineral tidak berhenti sebagai bahan baku, tetapi bisa menjadi produk bernilai tambah tinggi. 

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Andalas (Unand), Is Prima Nanda, mengatakan tantangan utama hilirisasi saat ini bukan lagi sekadar ketersediaan cadangan mineral. 

Persoalan yang lebih besar adalah kemampuan Indonesia membangun kapabilitas teknologi nasional, mulai dari pemurnian hingga manufaktur.

"Indonesia perlu menguasai teknologi pemurnian, rekayasa material, desain produk, hingga proses manufakturnya," ujar Prima saat dihubungi dari Jakarta seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Pemerintah akan meluncurkan Program Motor Listrik Nasional pada 13 Agustus 2026. Program ini dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat industri manufaktur dan menciptakan lapangan kerja baru. 

Pengamat tata kota dan perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan, pemerintah perlu memastikan program tersebut tidak berhenti pada produksi motor listrik. Menurutnya, pemerintah juga perlu membangun pasar agar produk yang dihasilkan memiliki daya serap. 

“Kalau pasarnya tidak dibina dan dipelihara, untuk apa produksi motor kalau pasarnya tidak dikembangkan. Maka harus ada kebijakan yang melindungi pasar ini supaya bergairah,” kata Yayat kepada KONTAN, Rabu (12/8/2026). 

Yayat menilai pengembangan motor listrik nasional juga harus dibarengi penguatan industri pendukung. Hal ini mencakup industri baterai, komponen, teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Indonesia mulai mendorong kerja sama industri yang lebih konkret dengan negara-negara anggota BRICS. Penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), startup, logistik industri, hingga industri panel surya menjadi sejumlah bidang yang dibidik untuk memperkuat daya saing manufaktur nasional. 

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, Indonesia melihat BRICS sebagai salah satu wadah untuk memperluas kerja sama industri, khususnya dalam menghadapi perubahan teknologi, dinamika rantai pasok global, dan tuntutan dekarbonisasi industri. 

"Indonesia memandang BRICS sebagai wadah strategis untuk memperkuat kerja sama yang mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan industri," ujar Faisol dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).

Menurut dia, kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran kebijakan, tetapi dapat membuka peluang investasi, inovasi, perdagangan, hingga penciptaan lapangan kerja.