Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut bahwa UU Cipta Kerja mendorong keberlanjutan industri manufaktur karena tenaga kerja dijamin lebih baik dalam Omnibus Law itu.

“UU Ciptaker ini membuat sektor tenaga kerja itu bisa terjamin lebih baik jadi kalau sektor tenaga kerja baik, tentu akan mendukung industri manufaktur dan sebaliknya,” katanya dalam jumpa pers virtual di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, antara industri dan pekerja memiliki kaitan erat dan sama-sama penting.

Pemerintah, kata dia, melalui UU Cipta Kerja ingin mendorong produktivitas yang pada akhirnya membuat produk Indonesia memiliki daya saing lebih kuat.

Sejumlah tantangan harus dihadapi industri plastik hilir. Sebut saja terimbas efek gulir pandemi corona (Covid-19) dan pelarangan penggunaan kantong plastik (kresek) sekali pakai di sejumlah daerah.

Untuk daerah DKI Jakarta misalnya, pemerintah provinsi setempat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Beleid yang mulai berlaku pada Juli 2020 tersebut yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

Meski begitu, di  luar kantong plastik kresek, permintaan produk plastik hilir lain dinilai masih positif. Untuk kemasan plastik jenis modern packaging misalnya.

Kementerian Perindustrian memetakan strategi meningkatkan produksi garam lokal sebagai upaya mendorong pemenuhan garam industri di Tanah Air, sebagai bahan baku sektor manufaktur yang diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya.

”Kebutuhan garam pada 2020 mencapai 4,4 juta ton, dengan 84 persen dari angka tersebut merupakan kebutuhan industri manufaktur, ditambah adanya pertumbuhan industri eksisting 5-7 persen serta penambahan industri baru,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Total kebutuhan garam untuk bahan baku sektor manufaktur belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh industri pengolahan garam di dalam negeri, sehingga dilakukan impor untuk mengisi kebutuhan tersebut. Sebagai bahan baku industri, garam lokal masih perlu peningkatan dalam segi aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas pasokan dan kepastian harga.

Industri alas kaki mengklaim masih mengalami pertumbuhan yang signifikan kendati kondisi pada 2020 dihantam pandemi Covid-19.

Adapun data terakhir ekspor alas kaki Indonesia di Agustus 2020 secara akumulasi menunjukkan peningkatan kinerja ekspor 8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko dalam surat himbauannya menyebut meski bertumbuh, industri alas kaki di Tanah Air masih belum mampu menggeser negara pesaing utama seperti China dan Vietnam.

Untuk itu, UU Cipta Kerja menjadi penting dalam mengakselerasi pertumbuhan industri alas kaki indonesia, khususnya untuk mengejar negara-negara pesaing utama.

Pelaku industri makanan dan minuman menyambut baik disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja dengan harapan teciptanya iklim bisnis yang lebih terjamin dan efektif.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan UU Cipta Kerja didesain dengan tujuan yang positif yakni meningkatkan investasi. Menurutnya, hal ini harus dipandang dengan kacamata global.

"Kita sudah banyak tertinggal dari negara Asean lainnya. UU juga ini akan mendorong terserapnya tenaga kerja, untuk itu industri mamin sangat mendukung," katanya kepada Bisnis, Rabu (7/10/2020).

Adhi mengemukakan dengan UU Cipta Kerja ini akan meringkas perizinan yang selama ini kerap menyulitkan pengusaha. Misalnya, pada izin lokasi ke depan sudah tidak diperlukan lagi karena sudah tergabung dalam izin usaha.

Selain itu, pada izin lingkungan amdal juga telah terbagi untuk usaha dengan risiko tinggi dan rendah. Alhasil, kemudahan-kemudahan tersebut akan membuat industri mamin lebih bergairah.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap mengevaluasi kebijakan industri dalam negeri di tengah pandemi COVID-19 guna memperkuat ketahanan industri.

“Oleh karena itu kondisi ini diharapkan dapat menjadi momentum baik untuk mengevaluasi berbagai kebijakan dalam negeri sehingga efektif mendorong ketahanan dan pertumbuhan industri nasional,” kata Plt Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Yan Sibarang Tandiele lewat keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Menurut Yan, terdapat beberapa instrumen yang dapat diimplementasikan dalam upaya pengamanan dan penyelamatan industri nasional yang terdampak oleh lonjakan impor di tengah pandemi COVID-19 di antaranya tindakan trade remedies berupa penerapan safeguards dan anti dumping.

“Kebijakan-kebijakan tersebut diperbolehkan dan telah sesuai dengan aturan WTO, mengingat tarif bea masuk umum (MFN) tidak lagi efektif untuk menjadi instrumen pengamanan industri karena Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai kerja sama free trade,” jelasnya.