Presiden Prabowo Subianto menunjuk empat kementerian untuk mengkaji solusi penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil yang baru-baru ini dinyatakan pailit. Penyelamatan ini dinilai sangat penting guna mencegah potensi krisis sosial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor tekstil.

Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan, krisis yang dihadapi PT Sritex memerlukan perhatian serius dari pemerintah. “Ini adalah isu yang perlu dihadapi dengan serius, mengingat industri tekstil adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia,” kata Achmad dalam keterangan resminya, Minggu (27/10/2024).

Achmad berharap Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja mampu menyusun langkah-langkah strategis untuk meredam dampak sosial dari krisis ini. Beberapa solusi yang ia sarankan meliputi pemberian bantuan sosial khusus bagi pekerja terdampak dan restrukturisasi utang bagi perusahaan tekstil yang menghadapi kesulitan finansial.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap rencana untuk berbenah industri manufaktur melalui roadmap atau peta jalan 3 tahun yang salah satunya fokus pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita mengatakan sistem neraca komoditas (NK) dapat menjadi opsi yang diterapkan untuk tata kelola kebutuhan dan pasokan industri TPT.

Neraca Komoditas merupakan sistem yang memonitor aliran importasi sesuai kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini seiring dengan relaksasi impor industri pakaian jadi lewat regulasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024).

"Permendag 8/2024 sudah dihapus [pengetatan impor] pakaian jadi, kemarin mengusulkan lagi. Pelan-pelan harus punya itu (NK), NK itu kan ada rencana kebutuhan, ada suplainya juga," kata Reni di Kantor Kemenperin, Senin (21/10/2024).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai menjalankan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, mengakselerasi sektor industri manufaktur nasional. Yakni, pertumbuhan industri harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Langkah tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Prabowo 7-8 persen.

“Kami langsung tancap gas. Sesuai arahan Bapak Presiden, khusus untuk sektor manufaktur, harus ada korelasi di antara pertumbuhan setiap industri dengan kesejahteraan rakyat secara langsung,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi Kemenperin, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, lanjut Agus, investasi di sektor industri yang masuk ke Indonesia juga harus benar-benar terarah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) meyakini tumbuhnya investasi industri logam dasar, barang dari logam, bukan mesin dan peralatannya dapat mendorong produktivitas industri turunan.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin mengatakan, pertumbuhan investasi di sektor tersebut tak lain didorong program hilirisasi industri pertambangan yang mengolah mineral mentah menjadi bahan baku industri logam.

"Secara umum dengan meningkatnya investasi tersebut akan ada lebih banyak proyek infrastruktur dan manufaktur yang memerlukan produk dan jasa dari sektor pengerjaan logam," kata Dadang kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Dia pun berharap dengan program hilirisasi ke depannya diharapkan industri lokal dapat berkontribusi lebih banyak untuk mendukung program dan memandirikan industri pengerjaan logam serta mesin dalam negeri.

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin masih menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh positif hingga akhir tahun, di tengah kontraksi sektor industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah mengusulkan sejumlah regulasi yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan industri, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, revisi relaksasi impor, dan pengalihan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia.

"Saya lihat dengan berbagai macam challenge dan berbagai tantangannya, sektor industri masih tumbuh, challenge itu kadang-kadang lebih susah yang berasal dari dalam negeri," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga lain yang seringkali tidak menentu. Dalam hal ini, dia menyebutkan terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 terkait relaksasi impor.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi manufaktur mencapai Rp178,7 triliun pada triwulan III/2024 atau berkontribusi 41,4% dari total realisasi investasi periode ini. Realisasi ini naik 9,16% dibandingkan capaian triwulan III/2023 sebesar Rp163,7 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, manufaktur berada di posisi kedua realisasi investasi terbesar berdasarkan sektor, lebih tinggi dari invesatsi sektor primer.

"Untuk totalnya itu adalah Rp431,5 triliun yang mana kue paling besar ada di infrastruktur dan jasa 42% atau Rp181 triliun, baru manufaktur 41,4% atau Rp178,7 triliun baru primer 16,6% atau Rp71,8 triliun," kata Rosan, Selasa (15/10/2024).

Jika merujuk pada data BKPM, realisasi investasi manufaktur secara kumulatif periode Januari-Juni 2024 mencapai Rp337 triliun atau 40,6% dari total realiasi investasi periode tersebut.