Posisi kinerja manufaktur RI terus menguat didorong permintaan pasar domestik sehingga meningkatkan produksi. Hal ini tercerminkan dari laporan Purchasing Mananger Index (PMI) yang berada di level ekspansi.
Berdasarkan data dari S&P Global, PMI manufaktur Indonesia menempati fase ekspansi dalam kurun waktu 30 bulan terakhir. Pada Februari 2023, level PMI tercatat di angka 52,7.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mengatakan capaian tersebut harus diiringi dukungan strategis pemerintah melalui kebijakan pro industri demi memacu pertumbuhan ekonomi.
"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor rill nya," kata Bob dalam keterangan resminya, dikutip Senin (25/3/2024).
Bob menekankan pemerintah mestinya serius mengeluarkan kebijakan pro industri dari segi pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya merupakan salah satu faktor yang sangat pertumbuhan sektor riil di Indonesia.
Angka PMI yang ekspansif perlu dikonversi dalam aksi nyata. Untuk itu, industri perlu dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
"Industri itu kan tidak berkerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan dan yang paling penting adakah indikator ketenagakerjaan. Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut berada di level ekspansi harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," tuturnya.
Dalam hal ini, Bob melihat peran dukungan regulator, termasuk Kementerian Perindustrian perlu dibantu oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, termasuk juga menyangkut arus barang.
"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," jelasnya.
Oleh karena itu, dia menilai peran Kemenperin terhadap ekonomi nasional menjadi sangat sentral. Kemenperin menjadi institusi yang memegang komando penting dan sangat menentukan kemajuan sektor industri manufaktur nasional.
"Kita sangat apresiasi Menperin yang terus menerus memberikan stimulus untuk industri. Tapi ini kan bukan kerja sendiri, ada andil kementerian lain yang mempermudah, jangan malah dipersulit," ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap ke depan tidak hanya produsen, akan tetapi konsumen juga diberikan insentif. Meski demikian, Bob menyadari bahwa pemberian insentif butuh dukungan politik anggaran pemerintah.
"Saya rasa ke depan Kemenperin harus jadi leading kementerian, kalau kita konsen bahwa ke depan itu yang harus jadi drive pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri," ungkapnya.
Pasalnya, sektor industri mampu menciptakan multiplier effect yang besar. Hal ini akan mendotong penyerapan tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh berkualitas dan akan membentuk demand, serta memancing investasi.
Sumber: https://ekonomi.bisnis.com
