Menteri Perindustrian menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) melalui penguatan nilai tambah komoditas, penyempurnaan strategi pelaksanaan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dalam arahannya, Menperin menyatakan bahwa rapat kerja tahun ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam membangun industri nasional yang tangguh dan berdaulat. “Rapat ini bukan sekadar agenda rutin. Ini adalah upaya untuk menyelaraskan strategi dalam mengawal transformasi industri Indonesia,” ujarnya.
Menperin mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Indonesia keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah. “Indonesia tidak boleh selamanya hanya menjadi pasar dan penjual bahan mentah. Kita harus menjadi bangsa pengolah, bangsa produsen, bangsa pencipta nilai tambah,” katanya.
Menperin menegaskan bahwa komoditas prioritas seperti nikel, tembaga, bauksit, petrokimia, baja, kelapa sawit, kakao, hingga elektronik harus masuk ke rantai nilai hilir secara penuh. “Nilai tambah adalah kunci. Bangsa yang hanya menjual bahan mentah akan selamanya menjadi bangsa kelas dua,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi industri masa depan, seperti bioteknologi, teknologi algae, baterai solid-state, dan hidrogen hijau.
Kementerian Perindustrian telah merumuskan 26 strategi pelaksanaan SBIN. Namun Menperin menekankan bahwa strategi tersebut harus disertai rencana aksi yang jelas, indikator yang terukur, serta pembagian tugas antarsatuan kerja.
“Saya beri waktu dua minggu kepada seluruh direktorat untuk menyampaikan penyempurnaan strategi dalam bentuk dokumen operasional,” tegasnya.
Selain itu, Menperin meminta penyusunan tabel enabler yang detail mencakup kebutuhan bahan baku, energi, infrastruktur, riset, sumber daya manusia, hingga pembiayaan. Enabler ini diharapkan menjadi peta teknis implementasi yang konkret di lapangan.
Menperin menekankan bahwa industrialisasi merupakan ekosistem yang memerlukan hubungan antar-sektor yang kuat. Ia meminta pembentukan forum komunikasi lintas industri untuk memperkuat backward linkage dan forward linkage.
Dalam koordinasi antar-kementerian, Menperin menyebut pentingnya kerja bersama Kementerian ESDM untuk penyediaan energi kompetitif, Kementerian Pertanian untuk bahan baku agro, Kementerian Perdagangan untuk akses pasar, Kementerian Keuangan untuk dukungan fiskal, serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemendikbud untuk penguatan vokasi.
Pada tingkat internal, Sekretaris Jenderal diminta mempercepat penyusunan payung hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah terkait SBIN, sementara Inspektorat Jenderal diminta memperkuat pengawasan pelaksanaan dan efektivitas anggaran.
Menperin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan SBIN adalah manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah memperkuat ketahanan pangan dan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan Indonesia bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Dengan kerja keras dan inovasi berkelanjutan, Menperin optimistis Indonesia memasuki era industrialisasi baru yang berdaulat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sumber: https://rm.id
