Presiden Prabowo Subianto menargetkan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 20,8% pada 2025. Angka tersebut naik dibanding baseline 2024 yang sebesar 18,98%.
Adapun, peningkatan target tersebut sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Dokumen ini menjadi pedoman pembangunan nasional di tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Masih dalam lampiran beleid tersebut, target pertumbuhan ekonomi 2025 ditetapkan 5,3% pada tahun ini dengan produk domestik bruto per kapita US$5.410 (Atlas Method). Dengan begitu, Indonesia tetap berada dalam kategori upper middle income country.
Sementara itu, inflasi dijaga di level 2,5% hingga 4,0% dan nilai tukar rupiah diproyeksikan Rp16.000–Rp16.900 per US$.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menargetkan total investasi Rp7.593,42 triliun, dengan 89% lebih dipenuhi dari swasta. Badan usaha milik negara (BUMN) juga diarahkan mendukung sektor strategis seperti kesehatan, hilirisasi, energi, pangan, digitalisasi, dan perumahan.
Selanjutnya, terdapat 109 rencana investasi BUMN pada 2025 yang mendukung pencapaian 14 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Selain itu, sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh 5,5%, dengan kontribusi ke PDB mencapai 20,8%. Proyek hilirisasi petrokimia, baterai kendaraan listrik, dan tembaga diproyeksikan mulai beroperasi tahun depan.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan tumbuh pesat ke angka 5,68 yoy pada kuartal II/2025 dengan kontribusi manufaktur terhadap PDB sebesar 18,67% yoy.
Di sisi lain, Prabowo juga menargetkan sektor pariwisata menyumbang 4,2–4,3% PDB dengan devisa US$17miliar–US$18 miliar.
Pemerintah juga menekankan pemerataan pembangunan antarwilayah, mendorong kawasan timur Indonesia tumbuh lebih tinggi (6,2%) dibanding kawasan barat (5%). Perinciannya, Papua diproyeksikan tumbuh 6% lewat pengembangan industri tembaga, perikanan, dan pariwisata Raja Ampat. Maluku ditargetkan tumbuh 9,4% dengan hilirisasi nikel di Weda Bay dan Obi.
Dari sisi fiskal, defisit APBN ditargetkan 2,53% PDB, dengan penerimaan negara 12,36% PDB, sementara belanja negara 14,89 persen PDB. Stabilitas eksternal juga ditopang cadangan devisa US$162,4 miliar, setara 6,4 bulan impor.
RKP 2025 memuat 83 Kegiatan Prioritas Utama, termasuk delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang diharapkan memberikan dampak nyata bagi rakyat. Arah kebijakan meliputi penguatan ideologi Pancasila, hilirisasi industri, transformasi ekonomi hijau dan digital, peningkatan kualitas SDM, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Sumber: https://ekonomi.bisnis.com
