Pemerintah terus memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pengembangan sektor industri otomotif di tanah air. Hal ini karena industri otomotif telah berperan penting dalam memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional.

“Kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan International Motor Show (IIMS) karena terbukti menunjukkan tren yang positif dan telah turut membantu upaya pemerintah untuk menggairahkan industri otomotif nasional,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan International Motor Show (IIMS) 2025 di Jakarta, Kamis (13/2).

Menperin mengemukakan, pada gelaran IIMS 2024, telah mencatatkan prestasi luar biasa, dengan total penjualan mencapai 19.200 unit dan transaksi sebesar Rp6,7 triliun. “Ini merupakan lompatan signifikan sebesar 54,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada IIMS 2023,” ungkapnya.

Selain itu, pada IIMS 2024 juga mencatatkan jumlah pengunjung lebih dari 560 ribu orang. Ini menandakan semangat yang besar dari masyarakat terhadap industri otomotif Indonesia.

Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) mengapresiasi pemerintah dengan adanya Permendag 8/2024, telah membuat investasi di bidang elektronika tumbuh khususnya untuk produk pendingin ruangan (AC).

Ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya belanja barang modal berupa mesin mesin baru pada 2023 dan 2024, sesuai data yang disampaikan oleh Pusat Kebijakan Export & Import Kementerian Perdagangan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Perprindo dengan Kementerian Perdagangan yang membahas tentang Evaluasi Ketentuan Impor Produk Elektronik dalam Permendag 36/2023 jo Permendag 8/2024, pekan lalu.

"Kami bisa memastikan bahwa untuk investasi baru di bidang AC akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan dan terbukti banyak anggota-anggota kami yang sudah berinvestasi membangun pabrik AC di Indonesia, seperti Sharp, Daikin, Midea, Haier, dan anggota lainnya yang masih dalam proses membangun pabriknya di Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Perprindo Andy Arif Widjaja dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap rencana penerbitan surat edaran dan peraturan baru untuk pelaku usaha industri yang mewajibkan lapor emisi karbon gas rumah kaca dan polutan. Hal ini sebagai langkah untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2050 untuk industri.

Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Kemenperin, Sri Gadis Pari Bekti mengatakan pihaknya telah merancang berbagai roadmap dalam rangka mengurangi emisi karbon, sekaligus mendorong penciptaan industri hijau.

"Dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran untuk industri wajib laporan emisi, bukan hanya emisi GRK tapi juga polutan," kata Sri dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Dalam hal ini, Sri juga menerangkan bahwa Kemenperin telah menggodok peta jalan atau roadmap untuk perdagangan karbon yang rampung tahun lalu.

Peta jalan tersebut merujuk pada Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Pemerintah perlu mendorong geliat industri manufaktur untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,2% pada 2025.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet ada indikasi terjadi tren deindustrialisasi dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu, perlu disikapi mengingat manufaktur merupakan penyerap tenaga kerja terbesar.

Jika industri manufaktur terus melemah, lanjutnya, maka masyarakat kesulitan akan kesulitan mencari pekerjaan. Akibatnya, makin banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal.

"Sektor informal tentu sulit diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam jangka menengah hingga panjang," ujar Yusuf kepada Bisnis, dikutip Minggu (9/2/2025).

Dia pun tidak heran apabila daya beli masyarakat menurun. Bagaimanapun, sambungnya, upah pekerja informal tidak sebanding dengan pekerja formal.

Pemerintah terus berupaya memperkuat peran kawasan industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya investasi dan daya saing industri, optimalisasi kawasan industri menjadi strategi utama dalam mempercepat pertumbuhan manufaktur dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) bersama Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan upaya tersebut yaitu menggelar Dialog Nasional 2025 dengan tema "Optimalisasi Kawasan Industri: Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Industri Manufaktur”. Forum ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga investor untuk berdiskusi dan merumuskan langkah konkret dalam memperkuat kawasan industri di Indonesia.

Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai industri manufaktur harus tumbuh dan berkontribusi lebih dari target pemerintah sebesar 21,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2025-2029 untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, manufaktur menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pelaku usaha kawasan industri disebut memainkan peran besar untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha manufaktur.

"Target-target saat ini 21,9% [kontribusi manufaktur terhadap PDB] itu kayaknya enggak mencapai 8% [pertumbuhan ekonomi]. Kita butuh lebih dari itu 21,9%, sekali lagi memang industri manufaktur itu kuncinya, punya peranan besar," kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI 2025, Kamis (6/2/2025).