Setelah melewati berbagai tantangan pada 2024, industri manufaktur Indonesia menunjukkan optimisme untuk Tahun 2025. Indeks Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember 2024 tercatat pada level ekspansif sebesar 51,2, mengindikasikan pemulihan setelah lima bulan berturut-turut mengalami kontraksi. Pemulihan ini didorong oleh meningkatnya pesanan baru, baik domestik maupun ekspor, serta aktivitas pembelian bahan baku yang lebih tinggi, memberikan prospek positif bagi sektor manufaktur.

Selain itu, Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia pada kuartal IV 2024 mencatatkan angka 51,58%, sedikit lebih tinggi dibandingkan kuartal III 2024 yang tercatat pada level 51,54%. Ekspansi ini didorong oleh peningkatan volume persediaan barang jadi, total pesanan, produksi, serta penerimaan barang pesanan input.

Pada bulan Januari 2025, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga menunjukkan tren yang positif. IKI Januari 2025 tercatat pada angka 53,10, meningkat 0,17 poin dibandingkan Desember 2024 dan 0,75 poin dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada tahun 2028-2029. Sebagai prime mover perekonomian nasional, sektor industri dibidik tumbuh 7,29 persen pada tahun ini, dan 8,59 persen pada tahun 2028.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, “sektor industri juga harus mampu berkontribusi terhadap PDB nasional hingga 17,96 persen di tahun ini, dan 20,92 persen di tahun 2029.”

Agus pun menegaskan, tahun ini pihaknya harus berlari lebih cepat dan bersinergi lebih efektif. “Dengan anggaran yang lebih kecil dari tahun lalu, yaitu Rp2,519 triliun, tata kelola yang kita lakukan harus lebih cermat, penuh tanggung jawab, namun tetap maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi industri dan masyarakat,” ungkap Agus.

Menurut Ahus, kinerja tangguh sektor industri manufaktur nasional, perlu juga didukung oleh kinerja pelayanan dan birokrasi Kemenperin yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap kepala satuan kerja di lingkungan Kemenperin wajib meningkatkan kinerja anggaran, dengan fokus pada pengelolaan risiko dan pengadaan barang/jasa yang lebih efisien.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkap pelemahan daya beli masih jadi masalah fundamental ekonomi di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, aktivitas manufaktur cenderung membaik.

Kepala Pusat Makroekonomi Indef Rizal Taufiqurrahman memaparkan terjadi penurunan signifikan terhadap indeks barang impor selama periode Oktober hingga Desember 2024. Penurunan terbesar terjadi pada barang konsumsi dan barang modal.

“Penurunan barang konsumsi ini mencerminkan lemahnya daya beli domestik,” ujarnya dalam diskusi publik ”100 Hari Asta Cita Ekonomi,” secara daring, Rabu, 29 Januari 2025.

Pada Desember 2024, Indef mencatat impor barang konsumsi turun 16,91 persen. Sedangkan penurunan barang modal sebesar 10,57 persen. Penurunan barang modal menurut Rizal menunjukkan aktivitas investasi yang melambat. “Baik itu di sektor publik maupun di sektor swasta,”

Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri manufaktur nasional sebagai motor penggerak ekonomi sebesar 7,29% tahun ini dan 8,59% untuk tahun 2028. Target tersebut guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 2028-2029.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya mesti bergerak dan bersinergi lebih cepat dan efektif untuk mencapai target pertumbuhan industri tersebut.

“Sektor industri juga harus mampu berkontribusi terhadap PDB [produk domestik bruto] nasional hingga 17,96% di tahun ini, dan 20,92% di tahun 2029,” kata Agus melalui keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).

Merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas terhadap PDB pada triwulan III/2024 mencapai 4,84% (year-on-year/yoy) atau naik dari triwulan sebelumnya 4,63% yoy. Kendati demikian, Kemenperin menargetkan industri tumbuh 5,80% yoy sepanjang 2024.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut terdapat peluang bagi industri elektronik untuk terlepas dari ketergantungan impor bahan baku. Namun, tantangan tersebut masih akan menghantui tahun ini.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Setia Diarta mengatakan industri elektronika Indonesia tahun ini terus menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, tetapi peluang untuk berkembang tetap terbuka.

"Salah satu isu utama adalah ketergantungan tinggi pada impor bahan baku dan komponen elektronik," kata Setia kepada Bisnis, dikutip Senin (27/1/2025).

Adapun, kondisi tersebut dinilai tidak hanya memengaruhi efisiensi biaya produksi, tetapi juga melemahkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan global.

Pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2025).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sejumlah menteri telah menyepakati perpanjangan program tersebut.

"HGBT tadi dengan beberapa menteri sudah sepakat, tapi kami belum bisa menjelaskan kesepakatan itu. Tapi sudah ada kesepakatan dan insyaallah akan segera diumumkan," ujar Agus.

Senada dengan Agus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pengumuman resmi akan dilakukan secara terpisah.