Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya untuk meninjau ulang regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Prabowo menilai aturan TKDN yang selama ini berlaku terkesan dipaksakan dan justru menghambat daya saing industri dalam negeri.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Prabowo menekankan, penerapan TKDN seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih realistis dan fleksibel, bukan justru membebani pelaku industri.

Pengamat ekonomi Erwin Suryadi menilai pernyataan Presiden menunjukkan kepeduliannya terhadap realita yang dihadapi sektor manufaktur dalam negeri.

"Masih banyak pabrikan kesulitan menekan harga pokok produksi karena keterbatasan bahan baku lokal. Contohnya, mesin kendaraan, baja khusus, hingga aluminium, masih harus diimpor," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).

Pelaku industri manufaktur mengungkapkan optimismenya dengan adanya ekspansi, sementara pasar domestik terus dijaga stabilitasnya.

Optimisme pelaku industri Indonesia tersebut tercemin dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) oada Maret 2025 yang masih berada di level ekspansi, dengan berada di angka 52,98. Tetapi capaian ini mengalami perlambatan 0,17 poin dibandingkan Februari 2025 atau melambat 0,07 poin dibandingkan dengan Maret tahun lalu.

"Perlambatan IKI pada Maret ini salah satunya dipicu oleh adanya momen libur Lebaran yang bertepatan di bulan Maret dan berdampak pada penurunan tingkat produksi para pelaku industri," kata Juru Bicara Kementerian Perindustria Febri Hendri dalam rilisnya, Rabu (26/3).

Dia menuturkan perusahaan biasanya meningkatkan produksinya dua atau tiga bulan sebelum Ramadan dan Lebaran untuk dapat memenuhi lonjakan permintaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, furnitur tak akan terkena tarif impor timbal balik atau resiprokal sebesar 32% dari Amerika Serikat (AS).

Dengan kata lain, ekspor furnitur ke Negeri Paman Sam tidak akan dikenakan tarif resiprokal. Airlangga mengatakan, furnitur masuk pengecualian dari kebijakan Presiden AS Donald Trump lantaran AS masih membutuhkan pasar alternatif untuk pasokan komoditas tersebut.

"Furnitur tidak dikenakan tarif tinggi karena timber [kayu] AS sedang perang dengan Kanada sehingga butuh sumber alternatif," kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta, Selasa (8/3/2025).

Selain furnitur, komoditas RI yang tak terkena kebijakan tarif Trump adalah emas dan tembaga. Airlangga mengingatkan bahwa kesempatan itu harus dimanfaatkan secara optimal. Pasalnya, kelonggaran itu dapat membuka peluang pengembangan hilirisasi dan penjualan furnitur ke AS.

Para pelaku industri dalam negeri masih melaporkan tingkat optimisme yang cukup tinggi terhadap kondisi iklim usaha di Indonesia, meskipun di tengah dampak kontraksi perekonomian nasional. Namun demikian, aktivitas manufaktur ini diyakini akan semakin bergeliat apabila ada kebijakan pro-industri untuk perlindungan industri dalam negeri, apalagi peluang permintaan pasar domestik yang begitu besar.  Tekanan persepsi akibat dinamika perang tarif juga sudah mulai dirasakan oleh beberapa industri dalam negeri terutama yang berorientasi ekspor pada negara-negara yang sedang perang dagang.

Optimisme pelaku industri Indonesia tersebut tercemin dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Maret 2025 yang masih berada di level ekspansi, dengan berada di angka 52,98. Tetapi capaian ini mengalami perlambatan 0,17 poin dibandingkan Februari 2025 atau melambat 0,07 poin dibandingkan dengan Maret tahun lalu.

Aktivitas manufaktur Indonesia melambat pada Maret 2025 tetapi masih dalam fase ekspansif.

Data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global hari ini, Selasa (8/4/2025) menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di 52,4. Angka ini lebih rendah dibandingkan Februari 2025 yang tercatat sebesar 53,6.

PMI sempat mencatat rekor tertinggi dalam 11 bulan pada Februari 2025 ditopang permintaan tinggi menjelang Ramadan.
Sebagai catatan, umat Islam Indonesia menjalani puasa Ramadan pada 1-30 Maret 2025.

Ramadan dan momen Lebaran adalah puncak konsumsi sehingga produsen biasanya meningkatkan produksi menjelang bulan tersebut.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indonesia baru memiliki 33 pabrik modul surya (solar photovoltaic/PV) dengan kapasitas tahunan sebesar 4,3 gigawatt (GW) dan kapasitas per modul surya sebesar 720 Watt Peak.

Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan, mengatakan pemerintah terus mendorong investasi pada energi baru terbarukan (EBT), salah satunya industri sel surya dan modul surya, dalam upaya mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.

Solehan mengatakan, pasar untuk produk modul surya mulai tumbuh dengan pesat, antara lain dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik ground mounted maupun floating, dan tumbuhnya permintaan dari PLTS atap (solar rooftop) baik dari sektor rumah tangga, komersial, maupun industri.