Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada November 2022. Ke depannya, indeks tersebut akan dirilis rutin setiap bulan.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mengatakan, sektor manufaktur yang disurvei oleh pemerintah lebih menyeluruh dibandingkan dengan indeks manufaktur keluaran S&P maupun Bank Indonesia (BI) .
"Survei IKI menyeluruh dari segmen industri kecil, menengah, dan besar. Kami juga memiliki basis data yang kuat karena Sistem Informasi Industri Nasional [Siinas] memungkinkan pemerintah mengakses langsung ke industri," ujar Dody ketika ditemui di Bandung, Senin (7/11/2022).
Saat ini, jumlah industri yang terdaftar di Siinas lebih dari 36.000 perusahaan. Kemenperin, kata Dody, berharap bisa mengumpulkan informasi dari sekitar 2.000 perusahaan dari 23 subsektor sebagai sampel.
Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terlibat dalam proses metodologi IKI, Bagus Sartono menambahkan bahwa 2.000 perusahaan besar yang terdaftar di Siinas menguasai sekitar 70 persen pangsa industri di Tanah Air.
Berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan, ujarnya, terhitung margin of error dari pelaporan IKI nantinya tidak lebih dari 5 persen apabila sekitar 60-70 persen perusahaan besar sektor industri ikut berpartisipasi.
Jadi, seandainya kami tidak mampu mengejar seluruh perusahaan, apalagi masih awal dan sosialisasi belum masif, kami akan kejar yang prioritas sehingga margin of error-nya tidak besar. Kalau bisa 2,5 persen," kata Bagus.
Dia melanjutkan, dalam laporan IKI yang disorot tidak hanya tren naik-turun sektor manufaktur, melainkan juga faktor-faktor lain yang menjadi penentu tren manufaktur di Tanah Air.
Berbeda dengan laporan purcashing managers index (PMI) manufaktur S&P atau pun Bank Indonesia (BI) yang hanya fokus terhadap perusahaan-perusahaan berskala besar dan sedang.
Beberapa variabel penyusun IKI, antara lain volume pesanan baru bulanan, besaran volume produksi bulanan, serta volume persediaan stok atau produk jadi bulanan.
Dengan demikian, dia berharap pemerintah ke depannya bisa mengeluarkan kebijakan, insentif, atau pun instrumen lain terkait dengan manufaktur secara lebih akurat.
Selain itu, instrumen output yang lebih akurat dalam menerjemahkan kondisi riil sektor manufaktur di Indonesia tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh perusahaan, sehingga tidak sulit untuk diajak berpartisipasi.
sumber: https://ekonomi.bisnis.com
