Kawasan industri memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian nasional, mulai dari menarik investasi, meningkatkan aktivitas manufaktur, hingga membuka lapangan kerja. Hingga Juli 2026, Indonesia memiliki 181 kawasan industri dengan luas sekitar 110 ribu hektare. Kawasan tersebut telah menampung lebih dari 12 ribu perusahaan, menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja, serta mencatatkan akumulasi investasi mencapai Rp6.750 triliun.
Besarnya kontribusi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat daya saing kawasan industri, salah satunya melalui optimalisasi berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah disediakan. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, pengembangan kawasan industri ke depan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing−masing daerah agar mampu mendorong terbentuknya pusat−pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan aktivitas industri dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi logistik.
Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, menyampaikan bahwa penguatan kawasan industri perlu didukung oleh iklim usaha yang kondusif dan pemanfaatan fasilitas pemerintah secara optimal.
Hal ini semakin penting mengingat industri pengolahan nonmigas masih menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.
"Pada Oktober 2026, kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Managers' Index (PMI) sebesar 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat," ujar Dirjen KPAII di Jakarta, Minggu (15/11).
Kinerja positif tersebut juga terlihat dari pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang mencapai 5,88 persen pada triwulan III tahun 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen, dengan nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun, dengan investasi hampir Rp200 triliun. Capaian ini memperlihatkan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk menjaga kinerja tersebut, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut masih perlu ditingkatkan. Sejumlah aspek, seperti pemahaman terhadap kebijakan, informasi mengenai jenis dan persyaratan fasilitas, hingga mekanisme pengajuan, memerlukan perhatian agar perusahaan dapat memanfaatkan insentif yang tersedia secara lebih optimal.
Menurut Tri, pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di kawasan industri membutuhkan kesamaan pemahaman serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Dengan koordinasi yang lebih kuat, berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi kegiatan usaha.
Atas dasar itu, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan pengelola 181 kawasan industri eksisting, 42 pengelola kawasan industri Program Strategis Nasional (PSN), serta perwakilan dinas perindustrian dari berbagai daerah. Pertemuan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).
Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan membahas berbagai aspek terkait fasilitas dan kemudahan, mulai dari kebijakan perpajakan, dukungan pemerintah daerah, hingga kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri. Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh sekaligus mengidentifikasi langkah−langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia.
Tri menegaskan, hasil koordinasi tidak hanya diharapkan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat daya saing kawasan industri.
"Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan pemahaman bersama mengenai fasilitas dan kemudahan di kawasan industri, termasuk kendala dalam pemanfaatannya. Selain itu, forum ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia maupun usulan skema insentif baru bagi kawasan industri dan perusahaan di dalamnya agar dapat diimplementasikan," pungkasnya.
Sumber: https://www.kemenperin.go.id




