Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai kebangkitan industri mulai terlihat dari capaian kinerja sepanjang 2025. Hal ini mendorong rencana investasi senilai Rp5 triliun yang dipastikan masuk tahun ini.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, pihaknya optimistis industri keramik nasional akan mengalami rebound signifikan pada 2026 dan menargetkan utilitas produksi mencapai 80% atau tertinggi dalam 1 dekade terakhir.
“Target ini realistis dengan catatan dukungan kebijakan pemerintah tetap konsisten dan persoalan struktural industri segera diselesaikan,” ujar Edy Suyanto melalui keterangan resminya, Rabu (14/1/2026).
Optimisme tersebut dipicu berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai telah pro-industri, peningkatan kapasitas produksi, serta prospek pertumbuhan konsumsi domestik yang masih sangat besar.
Beberapa kebijakan yang dimaksud mencakup penerapan bea masuk antidumping dan safeguard keramik, SNI wajib untuk produk keramik, program pembangunan 3 juta unit rumah, insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sektor properti, penurunan suku bunga perbankan, serta program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit rumah.
“Dengan sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku industri, kami yakin industri keramik nasional tidak hanya bangkit, tetapi juga menjadi pemain utama di kawasan,” tuturnya.
Alhasil, optimisme tersebut mendorong investasi baru sekitar Rp5 triliun, ekspansi kapasitas produksi 70 juta meter persegi per tahun, serta penyerapan kurang lebih 3.500 tenaga kerja baru.
Hal ini terungkap dalam Rapat Umum Anggota Asaki. Adapun, dalam agenda tersebut Edy Suyanto yang kembali terpilih sebagai ketua umum periode 2026–2029 juga memaparkan roadmap pengembangan industri keramik nasional.
Di sisi lain, tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih relatif rendah. Pada 2029, konsumsi diperkirakan baru mencapai 2,5 meter persegi per kapita, jauh tertinggal dibandingkan, China dan Vietnam kurang lebih 4 meter persegi per kapita, Malaysia & Thailand 3–3,5 meter persegi per kapita.
“Artinya, ruang ekspansi industri keramik nasional masih sangat besar,” tuturnya.
Di balik optimisme tersebut, Asaki mencatat sejumlah tantangan krusial yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Pertama, krisis pasokan gas industri. Industri keramik di Jawa Barat hanya menerima sekitar 60% pasokan gas, sementara Jawa Timur 50–55%, sesuai HGBT US$7/MMBtu.
“Kekurangannya harus ditebus dengan harga surcharge mahal hingga US$15,4/MMBtu, yang menekan daya saing dan utilisasi produksi.”
Kedua, lonjakan impor keramik. Berdasarkan data Asaki sepanjang 2025, impor keramik melonjak drastis, India naik 55%, Vietnam 32%, dan Malaysia melonjak 210%.
"Kami akan bekerja sama dengan KADI [Komite Anti Dumping Indonesia] untuk menginisiasi penyelidikan dumping terhadap India pada semester I/2025, serta menelusuri dugaan transhipment produk China melalui Malaysia," ungkapnya.
Ketiga, masalah bahan baku tanah liat. Menurut Edy, pencabutan izin tambang di Jawa Barat menyebabkan gangguan pasokan bahan baku utama industri keramik.
Keempat, rencana pemindahan pintu masuk impor. Pengusaha mendorong percepatan kebijakan pemindahan pelabuhan masuk impor ke luar Pulau Jawa guna melindungi industri domestik.
Selain ubin keramik, kepengurusan Asaki periode terbaru juga menyoroti industri tableware yang saat ini tingkat utilisasinya masih di bawah 50% akibat serbuan produk impor China yang diduga dumping dan ilegal.
Pihaknya mendorong penuh kebijakan sertifikasi halal untuk produk tableware sebagai instrumen non-tariff barrier demi melindungi konsumen sekaligus industri nasional.
Sumber: https://ekonomi.bisnis.com
