Indonesia berhasil naik dua peringkat ke posisi ke-12 Top Manufacturing Countries by Value Added yang dirilis oleh Bank Dunia. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hal ini menunjukkan sektor manufaktur dalam negeri masih tumbuh positif.
"Ada data yang cukup menggembirakan yang dirilis oleh World Bank, yakni pada tahun 2023 lalu Indonesia berhasil masuk di posisi ke-12 Top Manufacturing Countries by Value Added di dunia, dengan nilai Manufacturing Value Added (MVA) sebesar US$ 255 miliar," katanya dalam keterangannya ditulis Kamis (25/7/2024).
Menurut Menperin posisi Indonesia unggul jauh atas negara Asean lainnya seperti Thailand dan Vietnam. Kedua negara itu nilai MVA-nya hanya setengah dari nilai MVA Indonesia.
"Di tingkat global, MVA Thailand berada di posisi ke-22 dengan nilai US$ 128 miliar, sedangkan Vietnam berada di posisi ke-24 dengan nilai US$ 102 miliar," sebutnya.
Nilai MVA Indonesia pada tahun 2023 tersebut meningkat 36,4 persen (atau senilai US$ 68 miliar) dari tahun 2022 yang mencapai US$ 187 miliar. "Hal ini menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat ke-14 dunia di tahun 2022 menjadi peringkat ke-12 pada 2023," imbuhnya.
Menperin mengemukakan, struktur manufaktur yang telah dimiliki di tanah air sudah jauh lebih dalam dan tersebar merata sehingga memiliki nilai tambah yang besar daripada negara-negara kompetitor lainnya di Asean atau dunia.
"Untuk mempertahankan maupun meningkatkan prestasi ini, kuncinya hanya satu, yaitu industri manufaktur harus terus menerus berupaya untuk memperkuat daya saing," tegasnya.
Menperin menambahkan, berdasarkan dari hasil kunjungan kerjanya menghadiri gelaran Hannover Messe 2024 di Jerman beberapa waktu lalu, Kanselir Jerman dan Presiden Uni Eropa pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya bagi sebuah negara untuk mampu menciptakan nilai (value creation).
"Jadi, mereka berdua mengatakan bahwa hanya negara-negara yang mampu melakukan value creation yang akan menang di dalam persaingan manufaktur global termasuk persaingan ekonomi global. Untuk itu, kita harus cepat mengeksplorasi peluang-peluang yang ada, salah satunya dengan memperkuat peran dan menggali potensi pengembangan jasa industri bagi sektor manufaktur di Indonesia," paparnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, jasa industri merupakan salah satu sektor pendukung dalam bangun industri nasional. Selama ini jasa industri berperan strategis sebagai enabler bagi pengembangan industri secara efektif, efisien, integrator, dan komprehensif, serta mampu menunjang kegiatan sektor industri pengolahan serta sektor lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional.
"Bersama dengan lembaga dan tenaga ahli, Kementerian Perindustrian memproyeksi kontribusi jasa industri selama tahun 2015-2022 sebesar 3,35-3,75 persen terhadap PDB nasional. Di samping itu, total ekspor produk jasa Indonesia pada tahun 2022 mencapai US$ 23 miliar, di mana sekitar US$ 370 juta di antaranya merupakan maintenance and repair services," imbuhnya.
Ekonom Universitas Brawijaya Wildan Syafitri mengungkapkan capaian ini patut diapresiasi karena ini adalah pencapaian yang positif mengingat dalam situasi krisis justru Indonesia dapat meningkatkan efisiensi industri manufaktur.
Dalam lima tahun terakhir data manufacturing value added (MVA) Indonesia yang dirilis World Bank menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Data terbaru kinerja sektor industri manufaktur juga menunjukkan angka positif. Sektor industri pengolahan nonmigas pada kuartal I tahun 2024 menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terbesar, yaitu 17,47 persen dengan pertumbuhannya sebesar 4,64 persen dan memberikan penerimaan pajak terbesar hingga 26%.
Di sisi ekspor, nilai pengiriman produk industri pengolahan nonmigas pada semester I tahun 2024 mencapai 91,65 miliar dolar AS atau setara 73,27% dari total ekspor nasional, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18,82 juta orang.
Selain itu, realisasi investasi sektor industri manufaktur pada periode yang sama mencapai 38,73%, dengan nilai Rp155,5 triliun.
"Tren positif ini dapat kita maknai sebagai peningkatan efisiensi industri. Kondisi ini juga cerminan dari kekuatan industri dalam memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia merupakan cerminan dan gambaran dari sejauh mana kekuatan industri dalam perekonomian nasional," jelas Wildan.
"Performa ini didorong selain karena Indonesia bisa memanfaatkan krisis supply chain akibat perang Rusia-Ukraina juga karena peran dari pembangunan infrastruktur, investasi serta peningkatan kemampuan SDM," tambah Wildan.
Secara khusus Wildan memberikan perhatian posisi industri manufaktur Indonesia yang berada di atas negara-negara di ASEAN lainnya seperti Thailand yang ada pada peringkat ke-22 dan Vietnam yang ada pada peringkat ke-24. Menurutnya pencapaian ini adalah kemajuan yang signifikan akibat dari kebijakan hilirisasi industri dan kebijakan investasi yang baik.
"Jika dicermati lagi nilai tambah ini lebih banyak pada komoditi ekstraktif, dengan hilirisasi nilai tambah dari komoditi meningkat, diperkuat dengan demand terhadap komoditi strategis seperti nikel dan bahan-bahan rare earth. Indonesia bisa menggenjot lagi dari sisi inovasi industri untuk mengurangi ekspor bahan setengah jadi dan meningkatkan ekspor barang jadi," tutur Wildan.
Wildan mengapresiasi pencapaian ini sebagai keberhasilan Kementerian Perindustrian sembari mengingatkan untuk mendorong inovasi dan R&D, kemudahan investasi, meningkatkan kualitas SDM yang memiliki keterampilan selain untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di dalam negeri juga untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor industri.
Secara khusus Wildan juga memberikan perhatian mengenai respons Indonesia dalam menghadapi kondisi impor barang-barang murah dari China yang menyerbu Indonesia. Menurutnya impor barang murah dari China sudah lama terjadi dan China terus melakukan inovasi dan penetrasi pasar Indonesia melalui penguatan efisiensi dan skala ekonomi sehingga biaya rata rata yang rendah menyebabkan komoditi mereka semakin kompetitif.
"Perubahan selera pasar yang cepat serta potensi pasar di masa mendatang bisa diadaptasi dengan baik oleh manufaktur China dan didukung oleh infrastruktur yang baik dan kemudahan investasi. Jika kondisi ini berlangsung terus maka lambat laun akan mematikan industri dalam negeri. Industri dalam negeri perlu lebih baik beradaptasi dengan tren permintaan pasar dan regulasi pemerintah perlu menjaga industri dalam negeri dari serangan impor ini," ungkap Wildan.
Terkait impor ini Wildan menitikberatkan pentingnya peran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk menjaga industri dalam negeri.
"Kementerian perdagangan perlu meningkatkan standarisasi produk impor untuk mencegah meningkatnya impor komoditi. Sementara Kementerian Keuangan harus melakukan kontrol pada bea masuk pada komoditi tertentu, mengurangi fasilitas kredit impor, serta tak lupa meningkatkan fasilitasi finansial untuk eksportir,"tekan Wildan.
Sumber: https://finance.detik.com
