Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membidik produk chip semikonduktor untuk dapat diproduksi di dalam negeri secara bertahap, sejalan dengan target pemerintah yaitu program subtitusi impor.

"Untuk mencapai target tersebut, tentu dibutuhkan dukungan pemerintah berupa kebijakan dan kemudahan baik fiskal maupun non fiskal. Pemberian insentif dalam rangka penanaman modal merupakan salah satu upaya mendorong investasi industri semikonduktor di Indonesia," kata Menperin yang disampaikan secara virtual, Selasa.

Menperin menyampaikan hal itu saat menghadiri Seminar Web Internasional bertajuk "Peluang Industri Indonesia Terkait Isu Global Chip Shortage".

Menperin Agus memaparkan industri semikonduktor chip terus mengalami perkembangan dari chip mikrokontroler hingga Artificial Intelegence (AI) chip yang fungsinya semakin komplek sejalan dengan perkembangan Industri 4.0.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memaparkan tiga program prioritas di depan Komisi VI DPR RU dengan pagu indikatif Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp2,61 triliun.

“Tiga program prioritas Kemenperin tahun anggaran 2022 meliputi program pendidikan dan pelatihan vokasi, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis.

Dari pagi indikatif Rp2,61 triliun tersebut, Menperin merinci belanja pegawai sebesar Rp797 miliar, belanja operasional Rp360,26 miliar, belanja non-operasional Rp1,45 triliun, fungsi pendidikan Rp982 miliar, dan fungsi ekonomi Rp1,62 triliun.

Menperin memaparkan tiga program prioritas Kemenperin yang meliputi Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya kemandirian sektor kesehatan di Indonesia, salah satunya dengan mendorong pelaku industri dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan.

Menurutnya, pandemi Covid-19 menjadi pemantik bagi seluruh sektor untuk meningkatkan kemampuan ketahanan kesehatan bangsa Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

“Bahan baku kesehatan banyak yang tersedia di Indonesia walaupun tidak 100 persen, jadi kita harus bekerja sama dengan baik dalam membicarakan hal ini, tetapi ditekankan sekali lagi, kita jangan impor 100 persen bahan baku dari luar,” kata Luhut dalam Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Alat Kesehatan, Senin (30/8/2021).

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Sony Sulaksono mengatakan, kesiapan industri baterai menjadi kunci dalam pengembangan industri kendaraan bermotor listrik dalam negeri.

Penguasaan komponen baterai sangat penting, sebab baterai menjadi komponen utama dalam produksi kendaraan listrik.

“Paling utama itu kesiapan industri baterainya dulu, sisanya universal part sudah ada semua. Bedanya dengan yang ICE [internal combustion engine] itu tidak banyak berubah [komponen], paling baterainya,” kata Sony dalam acara Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) Forum 2021, Rabu (25/8/2021).

Pengusaha menyebut kebijakan subtitusi impor 35 persen pada 2022 yang dicanangkan Kementerian Perindustrian perlu mendapat dukungan ekstra karena akan menyangkut pada dampak besar yakni peningkatan daya saing produk nasional.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan tahun depan pandemi masih menjadi faktor penyebab ketidakpastian pertumbuhan usaha.

Alhasil, selama pemerintah bisa memastikan pengendalian pandemi dan normalisasi ekonomi berjalan lancar dan tidak terdistrupsi seperti saat ini, pelaku usaha juga optimistis pertumbuhan industri bisa maksimal.

"Namun, untuk mencapai target subtitusi impor 35 persen kami rasa perlu support ekstra karena faktor-faktor yang bermain di sini bukan hanya normalisasi kinerja industri tetapi peningkatan daya saing produk nasional terhadap produk impor," katanya kepada Bisnis, Minggu (29/8/2021).

Sejumlah aksi advokasi telah dilakukan oleh kalangan pengusaha untuk mengelola ekonomi agar tidak semakin terpuruk dalam kebijakan rem pemerintah dalam mengatasi Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa upaya advokasi yang telah dilakukan pengusaha, seperti di bidang perpajakan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan. Apindo, kata dia, akan mengusulkan moratorium tersebut dapat berjalan sepanjang 3 tahun.

“Tak hanya itu, kami juga usulkan ada Perppu [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang] yang khusus mengatur hal tersebut,” katanya dalam pembukaan Rakerkonas Apindo 2021, Selasa (24/8/2021).

Selain bidang perpajakan, Hariyadi menambahkan, Apindo juga mengusulkan perpanjangan restrukturisasi kredit pada kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 48/2020 tentang stimulus perekonomian. Menurutnya, dunia usaha menginginkan restrukturisasi bisa diperpanjang dalam waktu 3 tahun ke depan.