News Headlines

Melanggar SNI, Industri Bisa Dipidana

Undang-Undang Perindustrian yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 19 Desember 2013 menyebutkan bahwa pelanggaran di bidang perindustrian akan terkena sanksi hukum. "Pelanggaran yang menyangkut SNI (Standar Nasional Indonesia) dapat dikenai (sanksi) pidana," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari, di Jakarta, Senin lalu.

Read more...

Tangkal Dampak Impor, Industri Lokal Dapat Pengamanan Tambahan

Dalam rangka meningkatkan ketahanan industri dalam negeri, pemerintah siap memberikan pengamanan tambahan berupa restrukturisasi industri bagi industri yang terkena injury akibat lonjakan impor.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Anshari Bukhari mengatakan, dalam Undang-Undang Perindustrian yang baru disahkan pada 19 Desember 2013 lalu, pemerintah juga fokus melakukan tindakan pengamanan terhadap industri.

Read more...

Pelaku Usaha Targetkan Pertumbuhan 8%, Pemerintah Tetap Optimis Lebih Tinggi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan industri logam dasar besi dan baja tumbuh 9,8%-10,3% tahun depan. Secara keseluruhan, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat memperkirakan pertumbuhan industri non migas tahun depan bisa mencapai 6,4%. Bahkan jika upaya-upaya maksimal bisa dilakukan, pertumbuhan industri non migas diprediksi bisa mencapai 6,8%. Adapun untuk industri logam dasar besi dan baja diperkirakan tumbuh lebih rendah diibandingkan dengan 2013.

Read more...