Pemerintah bertekad semakin serius untuk membina dan membangun industri baja nasional, baik itu yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkata, salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan saat ini adalah menekan impor dan fokus terhadap peningkatan utilisasi industri-industri baja nasional.

"Ini dilakukan agar bisa menyuplai kebutuhan bahan baku bagi sektor hilir di dalam negeri,” katanya di Jakarta, Rabu (12/2).

Sebagaimana keterangan resmi yang diterima Kontan, Rabu (12/2) hal tersebut dilalukan Kemenperin guna menghasilkan produk berkualitas secara lebih efisien, sehingga akan mampu kompetitif dari sisi harga dengan produk luar negeri.

Lebih lanjut, guna mengurangi banjirnya produk baja dan besi yang berasal dari impor, pemerintah siap memberikan perlindungan bagi industri di dalam negeri. Kebijakan itu misalnya melalui pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD), safeguard, dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib produk baja.

“Selanjutnya, kita harus melihat gambaran umum dari data tata niaga baja itu sendiri. Jadi, dari data statistik yang kami miliki, sebetulnya industri baja nasional itu bisa menyuplai sampai 70% dari kebutuhan dalam negeri kalau bisa ditingkatkan kapasitasnya. Sedangkan, sisa 30% memang belum ada industrinya di dalam negeri,” lanjutnya.

Pihaknya juga telah memutuskan bahwa slag tidak lagi dianggap sebagai limbah. Sebab, hanya ada dua negara di dunia yang melihat slag itu sebagai limbah, yakni Indonesia dan Belgia. Berdasarkan penilaian dari Evironment Protection Energy (EPA), slag dari baja dan besi tidak membahayakan.

Selain itu, relaksasi impor untuk scrap logam akan dilakukan karena industri dalam negeri membutuhkannya sebagai bahan baku dan mendukung hilirisasi. "Saat ini, kebutuhan scrap mencapai 9 juta ton, yang dapat mendukung produksi billet sebesar 4 juta ton per tahun," katanya.

Penggunaan scrap dinilai akan berdampak positif terhadap beberapa aspek, antara lain menghemat defisit neraca sekitar US$ 100 per ton. Apabila produksinya bisa mencapai 4 juta ton per tahun, kata Menperin, pihaknya memiliki opportunity loss bagi industri dalam negeri sekitar US$ 400 juta per tahun.

Sumber: https://industri.kontan.co.id